Perjudian tentu memiliki sejarahnya di masing-masing negara termasuk Indonesia. Anda tentu mengetahui bagaimana perjudian di Indonesia ini diatur oleh hukum yang mana hukum tersebut melarang adanya segala bentuk perjudian di negeri ini.
Namun, pernahkah Anda mengetahui bahwa pemerintah Indonesia pernah melegalkan yang namanya perjudian? Selain Ali Sadikin ternyata pemerintah di era Soeharto pernah juga melegalkan yang namanya perjudian dengan sistem lotre. Perjudian ini disebut dengan porkas. Bagaimana sejarah singkat tentang porkas di Indonesia?
Judi lotere atau lotre memang sangat populer di dunia bahkan judi ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Lotere memang salah satu jenis judi undian yang sangat diidamkan oleh banyak orang karena hadiahnya sangat menggiurkan.
Saking populernya, pemerintah Indonesia pun pernah melegalkan jenis perjudian yang satu ini. Jika Anda penasaran dengan judi yang dilegalkan oleh pemerintah Indonesia pada Orde Baru tersebut, Anda bisa simak artikel ini karena di sini akan diulas mengenai sejarah tentang Porkas yang pernah dilegalkan oleh pemerintah Indonesia.
Sejarah Porkas di Indonesia
Judi merupakan salah satu permainan yang bisa dikatakan sangat sensitif di Indonesia karena di negara ini judi selalu dikonotasikan dengan hal-hal negatif bahkan pemerintah pun mengatur pelarangan segala jenis macam judi melalui undang-undang nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian segala praktik perjudian di Indonesia dihapus sebab kegiatan tersebut bertentangan dengan agama, norma, serta Pancasila.
Namun sebelum undang-undang itu turun, ternyata negara ini pernah melegalkan perjudian.
Bagi warga Jakarta untuk sudah tidak asing lagi dengan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Ali Sadikin adalah salah satu Gubernur DKI Jakarta yang kontroversial karena pernah melegalkan yang namanya aktivitas judi untuk membantu pendanaan APBD Jakarta saat itu. Ternyata, selain Ali Sadikin pada zaman pemerintahan presiden Soeharto pun juga dilegalkan yang namanya perjudian dengan skema judi lotre.
Judi lotre tersebut di Indonesia pada saat itu dikenal dengan Porkas.
Di era pemerintahan presiden Soeharto pemerintah pusat pernah melakukan penarikan lotre bernama porkas atau Pekan Olahraga dan Ketangkasan.
Yang mana formasi ini merupakan undian yang menggunakan skema tebak-tebakan menang, seri, kalah atau MSK dari pertandingan 14 tim sepak bola pada Divisi Utama Galatama atau di zaman sekarang disebutnya dengan Liga 1.
Jika Anda mengetahui tentang bagaimana ketentuan dan peraturan permainan lotre pasti tahu bahwa sebelum nomor-nomor pada permainan lotre diundi untuk menentukan pemenangnya, para pemain judi lotere harus melakukan yang namanya memasang taruhan di mana pemasangan taruhan itu dikumpulkan dalam satu meja.
Untuk porkas ini pengumpulan dananya dikoordinatori oleh salah satu pengusaha kawakan di zaman itu yakni Robby Sumampow atau Robby Kethek.
Robby adalah pengusaha yang memiliki kedekatan intim dengan keluarga Cendana, bisnis yang ia miliki pun juga sangat berkembang pesat di era kekuasaan presiden Soeharto kala itu.
Permainan portas ini dianggap sebagai jenis judi sebab pada dasarnya ini adalah undian atau lotre yang bisa mengeluarkan hadiah. Meskipun pemerintah tahu bahwa porkas ini bagian dari judi lotre, mereka tetap keras kepala menolak menyebut Porkas sebagai judi lotre.
Dikutip dari harian Kompas bahwa porkas yang ilegalkan pada era Soeharto tersebut digunakan pemerintah untuk menggalang dana sebagai pembiayaan dalam menyelenggarakan olahraga terutama olahraga sepak bola.
Hingga pada tahun 1980-an pemerintah Indonesia mulai melegalkan yang namanya penarikan dana dari masyarakat melalui Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola atau KBPS yang nantinya kupon tersebut akan diundi dan siapapun yang keluar sebagai pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Bahkan saat itu nama undian porkas diciptakan resmi oleh pemerintah yang mana undian tersebut diperkenalkan langsung oleh menteri sosial pada era tersebut yakni Nani Soedarsono.
Di era Presiden Soeharto tersebut porkas bisa dikatakan cukup sukses karena dana yang terkumpul dari penarikan undian di masyarakat terkumpul cukup banyak yang mana konon katanya dana tersebut digunakan untuk membiayai kompetisi sepak bola Galatama yang mana komposisi tersebut dikelola oleh PSSI.
Aturan pelegalan berkas di Indonesia saat itu tercantum dalam UU nomor 2 tahun 1954 mengenai undian dan peraturan tersebut diperkuat dengan adanya surat keputusan Menteri Sosial nomor BSS-10-12/85 yang disahkan pada tanggal 10 Desember tahun 1985 silam.
Meskipun dilegalkan dan dikeluarkannya undang-undang tersebut, bukan berarti masyarakat Indonesia setuju dengan apanya undian tersebut. MUI sebagai salah satu pihak yang menentang undian tersebut pernah melayangkan surat resmi ke presiden untuk meminta dan mengevaluasi kembali baik buruknya undian Portas.
Seiring berjalannya waktu dan berakhirnya periode kekuasaan Soeharto waktu itu Porkas sedikit demi sedikit menghilang dan pemerintah pun tidak akan melanjutkan lagi ide penggalangan dana dengan porkas tersebut.